Nganjuk - KP
Honorer Kategori 1
(K1), Forum GTT/PTT Kabupaten Nganjuk
melakukan demo ke Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Mereka mempertanyakan nasib
mereka yang hingga kini belum dilakukan pemberkasan maupun pembekalan. Padahal
diketahui untuk honorer K2 telah dilakukan pemberkasan dan pembekalan.
Para pendemo mengancam akan melakukan demo lagi, setelah
dialog hari ini tidak membuahkan hasil. Sebab
ke- 27 orang Perwakilan Demo tenaga honorer K1 merasa di intimidasi oleh
Bupati Nganjuk Drs.H.Taufiqurrahman. Sehingga dialog yang dilakukan di pendopo
kabupaten Nganjuk, Selasa (9/2) sekira pukul 09.00 wib, terjadi ketegangan dan
belum ditemukan titik penyelesaian.
Pada intinya dalam dialog tersebut Bupati Taufiqurahman berpandangan bahwa
penanganan Honorer K1 perlu mendapat payung hukum yang jelas dulu, sehingga Bupati
mengajak forum (perwakilan K1) untuk melakukan koordinasi dengan institusi
terkait di Jakarta. “Ini bukan hanya melibatkan Menpan (menteri pendayagunaan
aparatur negara..red) saja, namun juga melibatkan BKN dan legislatif di jakarta, agar payung
hukumnya jelas,”terang bupati Taufiq.
Namun para perwakilan demo berpandangan lain, menurut mereka
apabila dilakukan pemberkasan dan pembekalan kepada honorer K2 maka honorer K1
juga segera dilaksanakan juga. “Kenapa Harus ke Jakarta lagi, Sesuai PP 56,
honorer K1 sudah seharusnya dilakukan pemberkasan dan pembekalan,” terang
Sajianto, koordinator perwakilan Demo dan ketua forum GTT/PTT.
Perbedaan pendapat antara Bupati Taufiq dan perwakilan Demo
inilah yang memicu ketegangan dalam dialog tersebut. Sehingga dalam dialog yang
juga di hadiri oleh Sekda masduki, Drs.
Mokhamad Yasin, M.Si, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
Ir. Istanto Winoto, MM, Staf Ahli Bidang Pemerintahan. Harjanto, ST, Pj. Staf
Ahli Bidang Pembangunan. Drs. Djoko Wasisto, M.Pd, Staf Ahli Bidang Hukum dan
Politik. Ir. Yudhi Gunarko, MM,Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan. Kepala
Dinas Dikpora Widyasti Sidhartini dan beberapa pejabat eselon 2 dan 3 Pemkab
Nganjuk ini, belum didapat titik kesepakatan. Tak puas dengan sikap Bupati,
para pendemo ini melakukan orasi di depan pendopo kabupaten dan mengancam akan
kembali melakukan demo lagi pada esok hari.
Menurut sajianto, status kepegawaian K1 dan K2 itu adalah
sama, yang membedakan hanyalah sistem pengangkatan dan sumber dananya saja. Mereka
juga tidak setuju dengan intervensi bupati Taufiq, yang menentukan perwakilan
K1 yang hendak berangkat ke Jakarta. “Siapa-siapa yang berangkat ke jakarta
nanti, kan kami yang menentukan berdasarkan kesepakatan forum nanti,” ujar
sajianto.
Setelah melakukan orasi, para pendemo ini membubarkan diri.
Dan besok mereka akan kembali melakukan demo lagi. (Jar/Why)
